Dalam kurikulum Brevet Pajak (khususnya pada modul PPh Umum, PPN, dan Bea Meterai), jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dipelajari secara khusus. Posisi Notaris sangat strategis dalam ekosistem asas pemungutan pajak karena mereka bertindak sebagai pintu gerbang hukum (gatekeeper) yang memastikan kepatuhan pajak atas berbagai transaksi legal masyarakat.
Di bawah kendali Coretax Administration System, fungsi pengawasan Notaris semakin diperketat melalui sistem interkoneksi data langsung antara Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Berikut adalah peran, kewajiban, dan tanggung jawab hukum Notaris dalam dunia perpajakan Indonesia:
1. Peran dan Tanggung Jawab Taktis Notaris/PPAT
Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewajiban memastikan aspek perpajakan suatu transaksi telah terpenuhi sebelum akta hukumnya ditandatangani atau diserahkan.
A. Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPH & BPHTB)
Ini adalah wilayah kerja utama di mana peran Notaris/PPAT sangat krusial dalam mengamankan penerimaan negara dan daerah:
-
Sisi Penjual (PPh Final Pasal 4 ayat 2): Notaris wajib memastikan penjual telah menyetorkan PPh Final sebesar 2,5% dari nilai pengalihan bruto (atau tarif khusus untuk rumah sederhana/pemerintah).
-
Sisi Pembeli (BPHTB): Notaris wajib memastikan pembeli telah melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kas daerah (umumnya sebesar 5% setelah dikurangi NPOPTKP).
-
Sanksi Hukum: Berdasarkan Pasal 24 PP No. 34 Tahun 2016, Notaris/PPAT dilarang menandatangani akta pengalihan sebelum pembuktian penyetoran pajak (SSP dan SSB) divalidasi oleh sistem DJP dan dinas pendapatan daerah. Jika nekat membuat akta tanpa pelunasan pajak, Notaris dapat dikenai sanksi denda administrasi secara personal.
B. Kewajiban Pengawasan Bea Meterai
Notaris adalah pengguna dan pengawas utama Bea Meterai atas dokumen-dokumen perdata hukum yang mereka terbitkan.
-
Fungsi Legalitas: Sesuai UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setiap akta notaris (baik akta orisinal/Minuta, salinan, maupun gros) wajib dikenai meterai (saat ini tarif tunggal Rp10.000). Notaris bertanggung jawab memastikan meterai terpasang secara sah atau menggunakan Meterai Elektronik (e-Meterai) yang terafiliasi resmi pada dokumen digital.
C. Aspek PPh Pasal 21 atas Penghasilan Notaris
Secara pribadi, Notaris adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang masuk dalam kategori Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
-
Mekanisme Potput: Ketika sebuah perusahaan (Badan) menyewa jasa Notaris untuk membuat akta perusahaan, perusahaan tersebut wajib memotong PPh Pasal 21 Non-Karyawan sebesar:
-
Jika Notaris tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan di atas akan dikenakan pinalti 20% lebih tinggi.
2. Alur Kerja Kepatuhan Pajak dalam Penerbitan Akta oleh Notaris/PPAT
3. Kewajiban Rahasia Jabatan Notaris vs Hak Otoritas Pajak
Salah satu benturan hukum paling menarik yang dipelajari dalam Kursus Brevet Pajak Murah tingkat lanjutan adalah mengenai Kerahasiaan Jabatan Notaris. Berdasarkan UU Jabatan Notaris (UUJN), Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya.
Namun, di dalam ranah Hukum Pidana Perpajakan, hak ingkar/rahasia jabatan Notaris ini dapat dikesampingkan.
Pasal 35 UU KUP: Apabila dalam menjalankan ketentuan undang-undang perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga (termasuk Notaris), pihak ketiga tersebut wajib memberikannya. Jika Notaris terikat kewajiban merahasiakan, kewajiban merahasiakan tersebut dihapuskan untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan tindak pidana perpajakan negara.
Artinya, jika DJP sedang menyidik suatu kasus penggelapan pajak atau transaksi transfer pricing fiktif sebuah perusahaan, penyidik pajak berhak meminta salinan akta Minuta yang disimpan oleh Notaris tanpa bisa ditolak dengan alasan rahasia jabatan.